Sosiologi Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo,  Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.
Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai-tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.


Sedangkan objek utama kajian Sosiologi Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali (1998: 19:32) ialah sebagai berikut :
Menurut Donald Black dalam mengkaji hukum sebagai government social control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai suatu kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
Persoalan pengedalian sosial tersebut dikaji oleh sosiologi hukum dalam kaitannya dengan sosialisasi, dimana proses dalam pembentukan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat, yang meliputi kaidah moral, agama dan kaidah sosial lainnya. Dengan adanya kesadaran tersebut, diharapkan agar warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu, tampaklah sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
Objek utama Sosiologi Hukum lainnya adalah stratifikasi, stratifikasi yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori grundnorm-nya, melainkan stratifikasi dalam sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.
Kajian Sosiologi Hukum juga membahas tentang perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dari kajian sosiologi hukum ialah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam hal ini direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.
Berdasarkan fenomena ini, Menurut Achmad Ali lahirlah konsep law as a tool of social engineering yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk secara sadar mengubah masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karenanya, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektivitas hukum juga menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.
Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum yaitu :

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam the social world mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum tentang hukum itu dibuat dan kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Sosiologi Hukum memperkenalkan banyak faktor nonhukum yang memengaruhi perilaku hukum tentang cara mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Namun dalam hal ini, sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar dan pantas, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun seorang hakim dalam menghasilkan putusan yang adil, yaitu hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyeimbangkan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.
Sosiologi Hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah satu misi dari sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena hukum, yaitu bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum juga menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di tempat hukum itu berlaku.
Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan seorang sosiolog. Hal itu karena seorang sosiologi hukum pertama-tama harus mampu mengenal, membaca dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Selanjutnya, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tersebut, tetapi ia melepaskan diri keluar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.
_________________________________________________
Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar :
– Hendra Akhdhiat, 2011. Psikologi Hukum. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung.

Pengantar

Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama yaitu hukum; akan tetapi sudut pandang ke dua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda, dan oleh karena itu hasil yang diperoleh ke dua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda.

Hukum adalah suatu gejala sosialBudaya yang berfungsi untukMenerapkan kaidah-kaidah dan polaPola perikelakuan tertentu terhadapIndividu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejalatersebut serta menerangkan arti danmaksud kaidah-kaidah tersebut, olehkarena kaidah-kaidah tadi seringkaliTidak jelas.

Perbagai kaidah-kaidah hukum yangberlaku dalam masyarakat harusdigolong-golongkan ke dalam suatuklasifikasi yang sistematis, dan iniJuga merupakan salah satu tugasdari ilmu hukum.Sebelum masuk ke ranah sosiologihukum, kita bahas terlebih dahulumengenai apa itu hukum.

Pengertian Hukum

Hukum pada umumnya diartikan sebagaikeseluruhan peraturan atau kaedahdalam kehidupan bersama; keseluruhantentang tingkah laku yang berlaku dalamsuatu kehidupan bersama, yang dapatdipaksakan pelaksanaannya denganSuatu sanksi. Namun demikian, hinggaSekarang belum diperoleh suatupengertian hukum yang memadai dengankenyataan.

Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyaksegi dan bentuk, sebagaimana diungkapkanoleh Lemaire, bahwa hukum itu banyakseginya serta meliputi segala lapangankehidupan manusia menyebabkan orang tidakmungkin membuat suatu definisi hukum yangmemadai dan komperhensif. Demikian pula Mr.Dr. Kisch mengatakan bahwa oleh karenahukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap olehpanca inder, maka sukarlah untuk membuatsuatu definisi tentang hukum yang memuaskanumum.

Sekalipun demikian, pengertianHukum perlu dikemukakan di sinisebagai titik tolak pembahasanselanjutnya. Pengertian yangmungkin diberikan pada hukumadalah sebagai berikut:

a.Hukum dalam arti ilmu;

b.Hukum dalam arti disiplin atau system ajaran tentang kenyataan;

c.Hukum dalam arti kaedah ataunorma;

d.Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;

e.Hukum dalam arti keputusan pejabat;

f.Hukum dalam arti petugas;

g.Hukum dalam arti proses pemerintahan

h.Hukum dalam arti perilakuyang teratur;

i.Hukum dalam arti jalinan nilai.

Selain pengertian tersebut di atas dapatlahdikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Van Vollen Hoven, hukum adalahsuatu gejala dalam pergaulan hidup yangbergolak terus-menerus dalam keadaan benturdan membentur tanpa henti-hentinya dengangejala-gejala lainnya.Demikian pula Soediman mendefinisikanhukum sebagai pikiran atau anggapan orangtentang adil dan tidak adil mengenaihubungan antar manusia.

Beberapa pengertian hukum sebagaimanaterurai di atas menunjukkan pada kita bahwahukum memiliki banyak dimensi yang sulituntuk disatukan, mengingat masing-masingdimensi memiliki metode yang berbeda.Secara garis besar pengertian hukumtersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga(3) pengertian dasar : Pertama, hukumdipandang sebagai kumpulan ide atau nilaiabstrak. Konsekuensi metodologi adalahbersifat filosofis.

Kedua, hukum dilihat sebagai suatusistem peraturan-peraturan yangabstrak,maka pusatperhatian terfokusPadahukum sebagai suatu lembaga yangbenar-benar otonom, yang biasa kita

bicarakan sebagai subyek tersendiriterlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut.Konsekuensi metodologinya adalahbersifat normatif-analitis.

Ketiga, hukum dipahamiSebagai sarana/alat untuk mengaturmasyarakat, maka metode yang

dipergunkan adalah metoda sosiologis.Pengertian ini mengaitkan hukum untukmencapai tujuan-tujuan sertaMemenuhi kebutuhan-kebutuhankonkrit dalam masyarakat.

Pengetian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan cabangIlmu yang termuda dari cabang ilmuHukum yang lain, hal itu tampak padaHasilkarya tentang sosiologi hukumYang hingga kini masih sangat sedikit.Hal itu di karenakan eksistensi sosiologiHukumsebagai ilmu yang baru yangBerdirisendiri, banyak di tentang olehpara ahli,baik ahli hukum ataupun ahlisosiologi.

Sosiologi hukum merupakan suatuCabang ilmu pengetahuan yang antaraLain meneliti mengapa manusia patuhPada hukum dan mengapa dia gagalUntuk menaati hukum tersebut serta Faktor-faktor sosial lain yangmempengaruhinya. Sosiologi hukummerupakan suatu cabang dari sosiologiumum.

pengertian Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai Sosiologi Hukum.

pengertian Sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai Sosiologi Hukum.

Adapula ciri dari sosiologi Hukum yangBerupa empiris atau berupa gejalamasyarakat yangbersifat kenyataan dantidak bersifatspekulatif. Analisa dariSosiologi Hukum ini,diresap secara tidaksadar oleh masyarakat,baik secarainternal maupun eksternal dalammelakukan suatu interaksi. Kita dapatMenarikcontoh bagaimana masyarakatMeresapanalisa sosiologi Hukum secaratidak sadardalam hal kesadaran akanundang-undang.

Pada pendekatan intrumental adalahmerupakan disiplin Ilmu teoritis yangumumnya mempelajari ketentraman dariberfungsinya hukum, dengan tujuandisiplin ilmu adalah untuk mendapatkanprinsip-prinsip hukum dan ketertibanyang didasari secara rasional dandidasarkan pada dogmatis yangmempunyai dasar yang akurat dan tidakterlepas dari pendekatan Hukum Alam.

Latar belakang, Sosiologi hukumsenantiasa menguji kesahihan empirisdari suatu peraturan atau pernyataanhukum, sehingga mampu memprediksisuatu hukum yang sesuai dan/atau tidaksesuai dengan masyarakat tertentu,Sosilogi hukum bersifat khas ini adalahapakah kenyataan seperti yangTertera pada peraturan dan harus Menguji dengan data empiris.

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmupengetahuan yang secara empiris dan analitismempelajari hubungan timbal-balik antarahukum sebagai gejala sosial, dengan gejalagejala sosial lain. Studi yang demikianmemiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1.Sosiologi hukum bertujuan untukmemberian penjelasan terhadap praktekprektek hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam pembuatan undangundang, penerapanya, dan pengadilanya,maka ia juga mempelajari bagaimana praktekyang terjadi dari kegiatan hukum tersebut.

Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu "luar" dan "dalam".

Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga meperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.Apabila di sini di sebut tingkah laku hukum maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai denagn hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.

Contohnya : Lampu Kuning di perempatan harusnya pelan-pelan, siap-siap berhenti, tapi dalam kenyataannya malah ngebut, Kemudian, lampu merah di perempatan, kalau tidak ada polisi, pengemudi terus jalan.Paradigma di Indonesia bahwa, Polisi, Hakim, Jaksa, sebagai hukum

2.Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah "Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?", "Apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi perturan tersebut?"

Perbedaan yang besar antaraPendekatan tradisional yang normatifdan pendekatan sosiologis adalahbahwa yang pertama menerima sajaapa yang tertera pada peraturanhukum, sementara yang keduamenguji dengan data (empiris).Misalnya :terhadap putusan pengadilan,pernyataan notaris dan seterusnyaApakah sesuai dengan realitasempirisnya?

Sosiologi hukum tidak melakukanpenilain terhadap hukum. Tingkah laku yang Mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum.

Pendekatan yang demikian itu kadangKadang menimbulkan salah paham,seolah-olah sosiologi hukum inginmembenarkan praktek praktek yangmelanggar hukum. Sekali lagi bahwasosiologi hukum tidak memberikanpenilaian, melainkan mendekati hukumSebagai obyektifitas semata danBertujuan untuk menjelaskan terhadapFenomena hukum yang nyata.

Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah seinwissenschaaft ( ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat.

Obyek sosiologi Hukum

a.Beroperasinya hukum di masyarakat (ius operatum) atau Law in Action & pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.

b.Dari segi statiknya (struktur) : kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial& lapisan sosial

c.Dari segi dinamiknya ( proses sosial), interaksi dan perubahan sosial

Menurut Soetandyo :

Mempelajari hukum sebagai alatPengendali sosial (by government ).

1.Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.

2. Stratifikasi sosial dan hukum.

3. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto :

1. Hukum dan struktur sosial masyarakat.

Hukum merupakan Social Valuemasyarakat.

2. Hukum, kaidah hukum dankaidah sosial lainnya.

3. Stratifikasi sosial dan hukum.

4. Hukum dan nilai sosial budaya.

5. Hukum dan kekerasan.

6. Kepastian hukum dan keadilan hukum.

7. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial.

Obyek sasaran Sosiologi Hukum adalahbadan-badan yang terlibat dalamkegiatanpenyelenggaraan hukum,seperti pengadilan,polisi, advokat,polisi, dan lain-lain.

Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat.

Ruang lingkup Sosiologi Hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu :

1.Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh: hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya : gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan.

2.Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh : UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaza, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan.

Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini,seorang sosilog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.( Rule of Law menurut Philip Seznick).

1.Kontribusi Soskum thdp PerkembanganIlmu Hukum

a.Bahwa perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecendrungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan, ketika pradigma ini tdk mampu lagi menerangkan realitas yg diamatinya.OKI, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik baru, diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Misalnya Penalaran Hukum, Metodologi Hukum, soskum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

2.BEBERAPA MASALAH YANG DISOROTI SOSIOLLOGI HUKUM

a.Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat.

b.Pada hakekatnya, hal ini merupakan obyek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

3.Persamaan-persamaan & perbedaanperbedaan sistem-sistem hukum.

Penelitian di bidang ini penting bagiSuatu ilmu perbandingan serta utk dpt Mengetahui apakah memang terdapatkonsep-konsep hukum yang universal,oleh karena kebutuhan masyarakatsetempat memang menghendakinya.

4.Sifat Sistem Hukum yg Dualistis

Baik hukum substantif maupun hukum ajektif,di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuantentang bagaimana manusia akan dapatmenjalankan serta memperkembangkankesamaan derajad manusia, menjaminkesejahteraan dan seterusnya. Akan tetapi dilainpihak, hukum dapat menjadi alat yangampuh untuk mengendalikan warga-wargaMasyarakat.

5.Kegunaan Sosiologi Hukum:

a.Mengetahui dan memahami perkembanganhukum positif (tertulis/tdk tertulis) di dlm ngr/masyarakat.

b.Mengetahuiefektifitas berlakunyahukum positif di dalam masyarakat.

c.Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.

d.Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di masyarakat.

e.Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

6.Dari batasan ruang lingkup maupun perspektifsosiologi hukum,maka dpt dikatakan,bahwakegunaan sosiologi hukum adl sbb:

a.Sosiologi hukum berguna untuk memberikankemampuan-kemampuan bagi pemahamanterhadap hukum di dalam konteks sosial;

b.Penguasaan konsep2 soskum memberikankemapuan-kemampuan utkmengadakananalisis terhadap efektifitas hukum dlmmasyarakat, baik sebagai sarana pengendaliansosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengaturinteraksiSosial agar mencapai keadaan2 sosial tertentu;

c.Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

7.Kegunaan2 umum tsb, scr terinci dapatdijabarkan sbb :

1.Pada taraf organisasi dlm masyarakat

a.soskum dpt mengungkapkan ideologidan falsafah yang mempengaruhiperencanaan,pembentukan, danpenegakan hukum;

b.Dapat diidenfikasikan unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;

c. Lembaga-lembaga manakah yangsangat berpengaruh di dlm pembentukan hukum dan penegakannya.

2. Pada taraf golongan dlm masyarakat :

a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dlm pembentukan dan penerapan hukum;

b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dgn adanya hukum2 tertentu.

c. Kesadaran hukum daripada golongangolongan tertentu dalam masyarakat.

3. Pada taraf individual :

a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;

b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;

c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

10.Alasan Mempelajari Sosiologi Hukum :

a.Sosiologi Hukum mempunyai kegunaan dalam Praktik Hukum.

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ciri dan fungsi dari Sosiologi Hukum kemudian dapat dipakai dalam praktik Hukum, dikarenakan apa yang dianalisa berupa empiris, maka dalam praktiknya sangat diperlukan, karena berupa hal yang nyata dan tidak bersifat abstrak.

b.Pembahuruan dalam proses Hukum , Undang-Undang dan Kebijakan Sosial.

Dalam sebuah analisa Sosiologi Hukum, maka akan ditemukan mana Undang-Undang, Hukum maupun Kebijakan Sosial yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Hasil dari penganalisaan itu, kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ataupun pembahuruan dalam semua proses tadi. Dapat dilihat bagaimana Sosiologi Hukum sangat turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia, terlebih lagi Indonesia berdasarkan Hukum.

c.Hukum memasuki masa Sosiologi.

Seperti yang dipelajari dalam Sejarah Hukum, dulunya Hukum dibuat atas dasar kemauan Raja ataupun golongan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, Hukum yang bersifat dinamis kemudian berubah, hal inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita mempelajari Sosiologi Hukum. Perubahan ini, meninjau bahwa pembuatan Hukum tidak saja hanya melibatkan apa yang dibutuhkan Negara tapi apa yang dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah tinjauan empiris. Perkembangan Hukum inilah yangMenyebabkanHukum masuk ke masaSosiologi, karena ditinjaudari apa yangdibutuhkan masyarakat.

d.Studi tentang Sosiologi dalam mempersiapkan Hukum.

Menjadi mahasiswa Hukum, hal inilah yangmenjadi dasar dalam penelitian Hukum itusendiri. Dikarenakan Subjek Hukum itusendiri adalah Orang maka hal ini sangaterat hubungannya dengan interkasi. StudiSosiologi inilah yg kerapDijadikanMahasiswadalam analisasuatu penerapanHukum.

e.Tujuan dari pembuatan Hukum yang efektif yang berfokus pada masyarakat

Efektif atau tidak efektifnya suatu penerapanHukum dlm masy. semua itu dpt diketahui lwtanalisa empiris. AnalisaSosiologi akan mengemukakan apakahhukum tsb efektif dlmpenggunaannya dlm masy ataukah masy.mengadakan kekebalan thdp hkm ygditerapkan.

11.Contoh-contoh yang dapat kita tarik dalam kenyataan yang ada, yaitu contoh UU Tentang Pemilu Legislatif yang efektif dalam masyarakat dan UU APP yang ditolak oleh beberapa daerah, sehingga peninjauan ulang harus dilakukan kembali. Semua itu ditinjau dari kefokusan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hal inilah alasan yang menopang kegiatan belajar kita dalam pemahaman Hukum.

12.Selain lima poin diatas, adapun beberapa alasan lain yang dapat saya kemukakan, yaitu: Hukum Sebagai Sosial Kontrol, adalah setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang parktis yaitu penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat.adalah untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan, mempertahankan eksistensinya.

13.Begitu juga mengenai Fungsi Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki.

Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social enginnering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik.

14.Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan “interprestasi”, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam. (natural law).